Manaberita.com – Bangladesh telah menutup sekolah swasta terbesar untuk pengungsi Rohingya, kata para pejabat, yang merupakan pukulan lebih lanjut terhadap prospek pendidikan ribuan anak yang terjebak di kamp-kamp besar di tenggara negara itu.
Aljazeera melansir, Bangladesh telah melindungi sekitar 850.000 pengungsi Rohingya dari negara tetangga Myanmar sejak serangan militer pada 2017 yang oleh Amerika Serikat bulan ini disebut sebagai “genosida”.
Sejak Desember, pihak berwenang Bangladesh telah menutup sekolah-sekolah yang didirikan oleh Rohingya, dan akhir pekan lalu menutup Sekolah Kayaphuri.
“Seseorang tidak bisa begitu saja membuka dan mengoperasikan sekolah tanpa izin yang memadai. Ini tidak dapat diterima,” kata seorang pejabat senior pemerintah Bangladesh yang tidak mau disebutkan namanya.
Sekolah tersebut didirikan oleh Mohib Ullah, seorang pemimpin komunitas Rohingya terkemuka yang ditembak mati pada bulan September, diduga oleh kelompok bersenjata Rohingya yang dituduh membunuh lawan di kamp.
Sekolah swasta, yang didanai oleh guru dan keluarga pengungsi yang lebih kaya, mengajar sekitar 600 siswa yang lebih tua dengan kurikulum yang sama seperti yang diajarkan di Myanmar, dengan harapan bahwa suatu hari siswa akan kembali ke rumah.
Mohammad Mosharraf, 19, mengatakan dia sedang menghadapi ujian akhir ketika sekolah ditutup, dengan polisi elit bersenjata mengambil satu-satunya komputer – serta bangku dan papan tulis.
“Saya ingin menjadi dokter,” katanya kepada AFP.
UNICEF menjalankan sekolah di kamp-kamp tetapi mereka menawarkan pendidikan kepada anak-anak berusia empat hingga 14 tahun, membiarkan siswa yang lebih tua pergi ke sekolah swasta atau madrasah (sekolah agama) di pemukiman.
Human Rights Watch (HRW) pekan lalu mengatakan Bangladesh mengancam akan menyita dokumen identitas pengungsi dan memindahkannya secara paksa ke pulau terpencil jika mereka melanggar larangan sekolah yang dipimpin pengungsi.
“Pertama pemerintah memblokir pendidikan yang bermakna bagi anak-anak Rohingya, kemudian menutup sekolah-sekolah yang didirikan Rohingya untuk diri mereka sendiri, dan sekarang mengancam untuk mengusir guru dan siswa ke pulau seperti penjara,” kata Bill Van Esveld dari HRW.
Seorang pejabat kedua pemerintah Bangladesh menyebut pernyataan itu “tidak berarti” dan mengatakan setiap pemindahan ke pulau Bhasan Char bersifat sukarela.
“Mereka selalu melihat masalah dalam pekerjaan kami. Adakah yang bisa dengan mudah mendirikan sekolah di mana saja dan mulai menagih siswa untuk itu? Itu harus dilakukan dengan dokumen yang tepat, ”kata pejabat itu, Senin.
Pemimpin komunitas Shamsul Alam mengatakan penutupan sekolah swasta dan madrasah akan memiliki “dampak berbahaya”.
“Jika mereka tidak bisa bersekolah, mereka akan terlibat dalam kegiatan buruk,” katanya, merujuk pada maraknya peredaran narkoba dan kejahatan lain yang marak di kamp-kamp tersebut.
Nur Kashem, seorang siswa kelas enam, mengatakan bahwa dia tidak ingin “berkeliaran secara sembarangan di jalan-jalan kamp”.
“Saya ingin kembali ke rumah (ke Myanmar) suatu hari nanti bersama orang tua saya dan menjadi guru sekolah di sana,” katanya.
Nur Khan Liton, mantan sekretaris jenderal Ain O Salish Kendra, kelompok hak asasi manusia terbesar di Bangladesh, mengatakan bahwa pendidikan adalah “hak asasi manusia”.
“Ketika mereka kembali ke tanah air mereka, orang-orang Rohingya tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Ini akan memperburuk kemiskinan mereka. Mereka akan tetap menjadi komunitas terbelakang,” kata Liton.
[Bil]
